Mungkin kita tidak percaya jika ada di suatu daerah menjadikan jumlah ember sebagai status sosial. Bukankah biasanya status sosial selalu terkait dengan jumlah mobil yang dimiliki, atau jabatan yang disandang. Bisa juga kedua-duanya hingga seseorang sudah menjadi pejabat tapi masih butuh mobil mewah untuk meningkatkan status sosial mereka, seperti yang sedang berlangsung di negeri ini.

Ember menjadi ukuran status social? Ya .. ini terjadi di Kampung Jeringo, Dusun Jeringo, Kecamatan Perigi, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kampung ini seolah sama sekali belum tersentuh pembangunan. Untuk memperoleh air bersih, warganya harus berjalan hingga 1,4 km lebih. Jangan bicara listrik dan jalan, sama sekali tak tersentuh oleh pembangunan. Termasuk pendidikan dan kesehatan.

Dusun Jeringo memiliki 5 (lima) kampung atau masyarakat biasa menyebutnya dengan RT. Kelima kampung/RT itu mempunyai kondisi yang sama. Namun kondisi terparah dialami oleh Kampung/RT Jeringo.

Kampung Jeringo dihuni sekitar 300 jiwa orang dari 140 KK. Kondisi tanahnya tadah hujan. Tidak berproduksi di luar musim hujan. Padahal, seratus persen penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Dusun Jeringo adalah salah satu dusun yang berada di kaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Butuh waktu kurang lebih 2 (dua) jam dari Kota Mataram untuk sampai di dusun ini (ini dengan menggunakan kendaraan roda empat dan bebas macet).

Di musim hujan, tak ada satu pun kendaraan yang dapat dengan leluasa menelusuri jalan yang menghubungkan jalan utama dengan kampong ini. Kondisinya buruk, menanjak dan berbatu. Jarak antara jalan utama menuju dusun ini sekitar 7 km.

Di dusun ini, program wajib belajar 9 (sembilan) tahun berjalan. Bukan lantaran ditolak warga, tapi kondisi yang memaksa mereka. Untuk sekolah, anak didik hanya sampai kelas 6 tingkat Sekolah Dasar (SD). Itupun banyak yang putus di tengah jalan. Tak ada siswa yang menggunakan alas kaki (sepatu) saat mengikuti proses belajar mengajar. Ditambah, karena sulit air bersih, baunya amis-amis.

Di dusun ini hanya ada satu sekolah tingkat dasar (SD) dengan seorang guru honorer dan satu orang kepala sekolah (guru negeri). Tapi, hanya guru honorer itu yang aktif mengajar. Guru honorer ini berasal dari dusun tetangga. Sedangkan guru negeri, yang juga kepala sekolah itu, jarang –untuk tidak mengatakan tak pernah- mengajar. Guru honorer itu setiap hari harus mengajar semua mata pelajaran dari siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD.

Hanya segelintir dari masyarakat setempat yang menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi. Tapi itu pun haris dengan cara in the cost di daerah tempat sekolah itu berada. Kalau harus pulang pergi dari kampong dan ke sekolah setiap hari, hampir dapat dikatakan tidak ada. Sebab, selain jaraknya jauh, juga karena keterbatasan warga. Tidak ada kendaraan yang dapat digunakan.

“Di Dusun Jeringo jangan pernah membayangkan ada kendaraan yang hilir mudik, apalagi bicara soal pertambangan,” kata Direktur Transform, Kamis (4/2) di Mataram.
Beruntung Transform memiliki kepedulian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Jeringo. Bekerjasama dengan PT. HM Sampoerna, Transform memberikan pelatihan dan pembangunan pipa saluran air bersih dari mata air sampai Kampung Jeringo sepanjang 1,4 km. Termasuk pengaspalan jalan sepanjang 300-400 meter dan falitas MCK. “Kita akan terus melakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan warga di Kampung Jeringo,” timpal Program Manager Transform, Witardi. ***

Mataram – Tidak diperankannya tokoh masyarakat menjadi sebab belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kalau pemerintah daerah ingin lebih cepat dalam merealisasikan programnya disarankan agar peran tokoh masyarakat/agama lebih dimaksimalkan.

Saran itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar (GAM-NM) Nusa Tenggara Barat, H. Usman BA, kepada www.lombokpress.com, Selasa (2/2) di Mataram.

Selain pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, menurut mantan Camat Mataram ini, dibutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. “Tokoh masyarakat berperan sebagai dinamisator sekaligus motivator bagi masyarakat. Dan masyarakat memerankan diri sebagai partisipan,” katanya.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, maupun di tingkat desa, dalam beberapa tahun belakangan ini memang sudah terlihat ada perubahan. Namun demikian, Usman masih melihat peran tokoh masyarakat hanya sebatas sebagai peserta. Menurutnya, tokoh masyarakat tidak cukup hanya hadir secara formalitas sebagai peserta. “Lebih jauh dari itu, hendaknya pemerintah daerah memberikan tanggungjawab peran kepada tokoh masyarakat untuk turut melaksanakan program pembangunan,” ujarnya.

Usman mengaku pesimis tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai jika tokoh masyarakat/agama dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. “Tanpa melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat, keberhasilan pembangunan hanya 20 persen,” ucapnya.

Pemerintah daerah, katanya, tidak boleh memposisikan diri seolah-olah bisa melaksanakan program pembangunan tanpa keterlibatan semua pihak. Karena itu, dia menilai, program yang dicanangkan saat ini tidak lebih dari daftar keinginan pemerintah daerah, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Melalui keterlibatan langsung masyarakat sejak perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan kontrol setiap saat. Pasalnya, masyarakat akan memberikan penilaian langsung terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Melalui control langsung ini, pimpinan SKPD tidak akan bisa berbohong atas apa yang telah dikerjakan selama ini. “Kritik akan langsung diberikan kepada masyarakat, jika ada pimpinan instansi yang mengklaim telah melaksanakan program padahal masyarakat belum pernah merasakannya,” kata Usman.

Dia juga menyarankan, agar program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten/kota sinkron dengan program pemerintah provinsi. Dengan demikian, kesinambungan program pembangunan dapat dilaksanakan. “Sudah bukan saatnya lagi pemerintah kabupaten/kota mengatasnamakan otonomi daerah untuk berbuat semaunya dalam melaksanakan pembangunan, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tandas Usman lagi. ***