Mataram/LPress – Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. ir. H. Rosiady Sayuti, MSc., menyatakan, semakin banyak pihak yang turut memikirkan (pembangunan) di daerah ini, hal itu akan semakin baik. “Mungkin selama ini banyak hal yang terlewatkan (pemerintah),” katanya saat menggelar silaturahmi dengan puluhan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di rumah dinas Kepala Bappeda, Rabu (3/3) malam, di Mataram.

Selaku pihak yang diberi amanah merencanakan pembangunan di daerah ini, Rosiady Sayuti mengungkapkan keinginannya untuk melakukan pertemuan informal secara berkala dengan sejumlah pihak yang beragam latar belakang. Hal ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait pembangunan di Provinsi NTB.

“Saya berkeyakinan melalui pertemuan semacam itu akan banyak program yang dapat dikomunikasikan. Termasuk soal sharing pendanaan, antara pemerintah dan lembaga donor,” ucap alumnus Universitas Ohio State University AS, itu.

Dalam kesempatan yang sama, selain meminta saran dan masukan dari kalangan LSM yang hadir, Rosiady Sayuti juga meminta LSM melakukan kritik terhadap proses pembangunan yang telah dijalankan selama ini, khususnya di masa pemerintahan TGH. M. Zainul Majdi – Badrul Munir.

“Karena kalau yang baik-baik tentang pemda sudah sering saya dengar, karena itu yang perlu diungkapkan kali ini beberapa hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat,” tutur Rosiady Sayuti.

Dalam silaturahmi kali ini sejumlah hal terungkap, seperti permintaan agar Pemprov NTB turut menuntaskan permasalahan listrik di daerah ini. Disamping itu, masalah yang terkait dengan cukai tembakau, program bumi sejuta sapi (BSS), wira usahawan baru, pendidikan gratis, tender proyek, dan masih ditemukannya ‘cara-cara lama’ dalam mengelola birokrasi pemerintahan.

Hadir antara lain dalam silaturahmi kali ini, Ketua DPP KNPI NTB, Ir. Lalu Winengan, MM., Direktur SAMANTA, Dwi Sudarsono, Catur Kukuh, mantan Anggota DPRD NTB, Huzaini Areka, dan sejumlah aktivis LSM lain di Kota Mataram. (M. Zakiy Mubarok)

Mataram – Tidak diperankannya tokoh masyarakat menjadi sebab belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kalau pemerintah daerah ingin lebih cepat dalam merealisasikan programnya disarankan agar peran tokoh masyarakat/agama lebih dimaksimalkan.

Saran itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar (GAM-NM) Nusa Tenggara Barat, H. Usman BA, kepada www.lombokpress.com, Selasa (2/2) di Mataram.

Selain pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, menurut mantan Camat Mataram ini, dibutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. “Tokoh masyarakat berperan sebagai dinamisator sekaligus motivator bagi masyarakat. Dan masyarakat memerankan diri sebagai partisipan,” katanya.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, maupun di tingkat desa, dalam beberapa tahun belakangan ini memang sudah terlihat ada perubahan. Namun demikian, Usman masih melihat peran tokoh masyarakat hanya sebatas sebagai peserta. Menurutnya, tokoh masyarakat tidak cukup hanya hadir secara formalitas sebagai peserta. “Lebih jauh dari itu, hendaknya pemerintah daerah memberikan tanggungjawab peran kepada tokoh masyarakat untuk turut melaksanakan program pembangunan,” ujarnya.

Usman mengaku pesimis tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai jika tokoh masyarakat/agama dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. “Tanpa melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat, keberhasilan pembangunan hanya 20 persen,” ucapnya.

Pemerintah daerah, katanya, tidak boleh memposisikan diri seolah-olah bisa melaksanakan program pembangunan tanpa keterlibatan semua pihak. Karena itu, dia menilai, program yang dicanangkan saat ini tidak lebih dari daftar keinginan pemerintah daerah, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Melalui keterlibatan langsung masyarakat sejak perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan kontrol setiap saat. Pasalnya, masyarakat akan memberikan penilaian langsung terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Melalui control langsung ini, pimpinan SKPD tidak akan bisa berbohong atas apa yang telah dikerjakan selama ini. “Kritik akan langsung diberikan kepada masyarakat, jika ada pimpinan instansi yang mengklaim telah melaksanakan program padahal masyarakat belum pernah merasakannya,” kata Usman.

Dia juga menyarankan, agar program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten/kota sinkron dengan program pemerintah provinsi. Dengan demikian, kesinambungan program pembangunan dapat dilaksanakan. “Sudah bukan saatnya lagi pemerintah kabupaten/kota mengatasnamakan otonomi daerah untuk berbuat semaunya dalam melaksanakan pembangunan, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tandas Usman lagi. ***

Mataram – Dalam waktu dekat, PT Bank NTB akan memberlakukan kebijakan outsourching terhadap pegawai kontrak non administrasi. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan sejumlah pegawai teknis seperti, supir, satpam, penjaga malam, dan cleaning service) di bank tersebut.

Salah seorang pegawai (kontrak) non administrasi mempertanyakan kebijakan outsourching yang baru dilaksanakan pada tahun 2010 ini. Padahal, diantara mereka banyak yang sudah mengabdi lebih dari 5 (lima) tahun. Karena itu mereka berharap, Direksi PT Bank NTB mengangkat mereka-mereka yang sudah mengabdi diatas 5 (lima) tahun terlebih dahulu sebagai pegawai tetap, sebelum melaksanakan kebijakan outsourching.

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 perihal kontrak yang hanya boleh dilakukan pada perusahaan tidak tetap. Ini-pun, paling lama kontrak diperbolehkan selama 2 (dua) tahun dan ditambah 1 (satu) tahun. Artinya, kontrak hanya boleh dilakukan selama 3 (tiga) tahun. Jika lebih dari itu, maka kebijakan kontrak batal demi hukum dan yang bersangkutan wajib diangkat sebagai pegawai tetap.

Disamping itu, Direksi PT Bank NTB saat ini dituding tidak mengindahkan hasil rapat RKAT tahun 2009. Surat Keputusan Dewan Komisaris dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bank NTB tahun buku 2009 Nomor 10.A/DK/1/2009 tanggal 24 April 2009 yang sudah ditembuskan kepada Gubernur NTB, Bupati/Walikota se-NTB, serta Anggota DPRD Tingkat I dan TK II se-NTB, da. Surat Keputusan Direksi Nomor.SK/01.16/030/2009 tanggal 23 April 2009 memutuskan untuk mengangkat semua pegawai kontrak PT Bank NTB menjadi pegawai tetap.

Karena itu, mereka tolak dengan tegas Surat Direksi PT Bank NTB tanggal 29 Desember 2009 Nomor. SB/01.12/64/0628/2009 perihal outsourching terhadap pegawai kontrak PT Bank NTB.

Rekrut Pegawai
Mereka juga mempertanyakan, pada saat penerimaan pegawai secara umum pada tahun 2004, mereka yang sudah mengabdi dan dikontrak tidak diikutsertakan testing. Padahal, dalam kesempatan test ini ada penerimaan pegawai non administrasi (seperti supir dan satpam). Bahkan, oknum yang ikut test pegawai non administrasi itu kini sudah menjadi pegawai tetap.

Jika mengacu pada SK Direksi No. : KD/.00..12/95/2213/2002 tentang Pegawai Kontrak Non Administrasi pada tahun tersebut tidak diangkat menjadi pegawai tetap, kenapa dalam kenyataannya pada tahun 2007 ada pengangkatan terhadap pegawai non administrasi dengan inisial MD (pesuruh) di PT Bank NTB Cabang Bima dan Sfr (supir) di PT. Bank NTB Cabang Dompu.

Pada RKAT 2009, yang sudah ditandangani Dewan Komisaris PT. Bank NTB dengan Nomor : 10.A/DK/I.2009 tanggal 24 April 2009 diputuskan pengangkatan terhadap pegawai kontrak lama sebanyak 174 orang, termasuk supir/satpam sebanyak 43 orang.

Outsourching Tetap Dilakukan
Saat dikonfirmasi perihal itu, Pimpinan Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank NTB, Ferry Satrio, didampingi Sekretaris Perusahaan, Hj. Siti Umaryati, mengakui adanya penolakan terhadap kebijakan outsourching oleh PT Bank NTB tersebut. Namun Ferry Satrio menyebutkan, penolakan hanya dilakukan oleh pegawai kontrak di PT. Bank NTB Cabang Bima.

Ferry memahami keberatan sejumlah pegawai kontrak itu. Hanya saja, kebijakan outsourching tetap harus dilakukan. Menurutnya, kebijakan ini biasa diambil oleh perusahaan-perusahaan professional. “Apalagi jajaran Direksi PT Bank NTB saat ini berlatarbelakang perusahaan-perusahaan professional,” katanya.

Berkaitan dengan hal itu, saat ini pihak PT Bank NTB sedang melakukan langkah-langkah persuasif untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan itu. Menurut arahan yang disampaikan jajaran Direksi PT Bank NTB, berdasarkan arahan Gubernur NTB, para pihak yang menolak kebijakan outsourching hendaknya diberikan pemahaman terlebih dahulu.

“Dasar itulah, outsourching yang semula akan diberlakukan bulan Januari 2010 ditunda untuk sementara, sampai adanya pemahaman mereka (pihak yang menolak outsourching),” kata Ferry Satrio.

Lebih jauh dikatakan Ferry, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. Prinsipnya, Disnaker NTB tidak keberatan dengan kebijakan outsourching dimaksud. Terlebih sebelum diberlakukan kebijakan ini, para pegawai kontrak itu akan diberikan dana tali asih masing-masing sebesar Rp12,5 juta.

Ferry Satrio mengatakan, pegawai kontrak yang terkena kebijakan outsourching tidak perlu khawatir tidak akan berkerja. Sebab, berdasarkan kesepakatan pihaknya dengan perusahaan yang akan mengambil alih sejumlah pekerjaan teknis, para pegawai kontrak dimaksud dapat secara otomatis diterima sebagai pekerja.

“Jadi mereka nggak akan menganggur, kecuali mereka yang menolak outsourching. Tapi, baik yang menerima maupun menolak outsourching sama-sama akan memperoleh dana tali asih,” ucap Ferry.

Terhadap pegawai kontrak non administrasi yang diangkat menjadi pegawai tetap, menurutnya, kebijakan itu diterapkan saat peraturan masih dalam masa transisi. “Nanti kita akan evaluasi,” katanya.***

Mataram – Gelombang unjuk rasa mengkritisi 100 hari kepemimpinan SBY-Boediono juga berlangsung di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari pantauan Pelita, elemen mahasiswa yang melakukan aksi, Kamis (28/1) kemarin, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (BEm UMM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NTB, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTB, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelemat Organisasi (HMI-MPO), dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya.

Tidak berbeda dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia pada hari yang sama, pengunjuk rasa di Kota Mataram itu juga mengusung isu terkait kegagalan program 100 hari SBY-Boediono. Pengunjuk rasa juga menuntut pasangan SBY-Boediono untuk mundur dari jabatan Presiden-Wakil Presiden RI.

Setelah melakukan long march di ruas-ruas jalan utama di Kota Mataram, para pengunjuk rasa melakukan orasi dan membanyakan pernyataan sikapnya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB. Sempat terjadi insiden saling dorong antara massa dari HMI MPO dengan aparat keamanan dari unsur kepolisian dan Pol. PP.

Insiden yang tidak berlangsung lama ini dipicu lantaran massa merasa gerah dengan tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka. Setelah beberapa menit berselang, Wakil Ketua DPRD NTB, Ir. Suryadi Jaya Purnama (F-PKS) menemui pengunjuk rasa.

Suryadi Jaya Purnama menyatakan rasa simpatiknya terhadap pernyataan sikap yang dibacakan pengunjuk rasa. Bahkan Ia berpandangan, bangsa ini selalu membutuhkan momentum untuk selalu mengingatkan pemerintah. Namun demikian, Suryadi juga menambahkan, setiap manusia pasti memiliki kelemahan.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, massa yang menamakan diri Aliansi Massa Rakyat Menggugat (ALARM) NTB menuntut, tangkap para koruptor, ganyang makelar kasus, adili pengambil kebijakan Bank Century, menolak perdagangan bebas, dan turunkan harga sembako.

Massa ALARM NTB terdiri dari sejumlah elemen, diantaranya Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) NTB, Dewan Tani NTB, PMII Cabang Mataram, Pergerakan Indonesia, Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) NTB, Studi Demokrasi dan Kemanusiaan (SDK), Persatuan Mahasiswa Desa Sukaraja (Pasiswaja), Jaringan Kaum Muda Sosial Demokrat (JKM Sosdem), dan Mataram Care Society (MCS).

Selain di Kantor DPRD NTB, beberapa elemen massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB. Elemen yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur ini antara lain, Fron Perjuangan Rakyat NTB dan Parlemen Jalanan NTB. Disamping menggugat kinerja 100 hari kepemimpinan SBY-JK, kedua elemen massa ini juga mengkritisi kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi dan Badrul Munir. ***