Mataram – Tidak diperankannya tokoh masyarakat menjadi sebab belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kalau pemerintah daerah ingin lebih cepat dalam merealisasikan programnya disarankan agar peran tokoh masyarakat/agama lebih dimaksimalkan.
Saran itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar (GAM-NM) Nusa Tenggara Barat, H. Usman BA, kepada www.lombokpress.com, Selasa (2/2) di Mataram.
Selain pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, menurut mantan Camat Mataram ini, dibutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. “Tokoh masyarakat berperan sebagai dinamisator sekaligus motivator bagi masyarakat. Dan masyarakat memerankan diri sebagai partisipan,” katanya.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, maupun di tingkat desa, dalam beberapa tahun belakangan ini memang sudah terlihat ada perubahan. Namun demikian, Usman masih melihat peran tokoh masyarakat hanya sebatas sebagai peserta. Menurutnya, tokoh masyarakat tidak cukup hanya hadir secara formalitas sebagai peserta. “Lebih jauh dari itu, hendaknya pemerintah daerah memberikan tanggungjawab peran kepada tokoh masyarakat untuk turut melaksanakan program pembangunan,” ujarnya.
Usman mengaku pesimis tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai jika tokoh masyarakat/agama dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. “Tanpa melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat, keberhasilan pembangunan hanya 20 persen,” ucapnya.
Pemerintah daerah, katanya, tidak boleh memposisikan diri seolah-olah bisa melaksanakan program pembangunan tanpa keterlibatan semua pihak. Karena itu, dia menilai, program yang dicanangkan saat ini tidak lebih dari daftar keinginan pemerintah daerah, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Melalui keterlibatan langsung masyarakat sejak perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan kontrol setiap saat. Pasalnya, masyarakat akan memberikan penilaian langsung terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Melalui control langsung ini, pimpinan SKPD tidak akan bisa berbohong atas apa yang telah dikerjakan selama ini. “Kritik akan langsung diberikan kepada masyarakat, jika ada pimpinan instansi yang mengklaim telah melaksanakan program padahal masyarakat belum pernah merasakannya,” kata Usman.
Dia juga menyarankan, agar program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten/kota sinkron dengan program pemerintah provinsi. Dengan demikian, kesinambungan program pembangunan dapat dilaksanakan. “Sudah bukan saatnya lagi pemerintah kabupaten/kota mengatasnamakan otonomi daerah untuk berbuat semaunya dalam melaksanakan pembangunan, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tandas Usman lagi. ***
